Sekolah lansia sebagai wujud dan bentuk kepedulian, perhatian dan penghormatan Pemkab Bengkalis terhadap lansia sehingga momentum peluncuran sekolah ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah lansia di masa depan.

“Harapan kami melalui pembentukan sekolah lansia, lansia Desa MulyoDadi, khususnya lansia yang menjadi siswa sekolah ini, harus menjadi lansia yang tangguh, mandiri, sehat,aktif, energik produktif dalam kehidupan, karena ini adalah salah satu upaya untuk menjaga eksistensi bangsa ini, orang tua yang sudah berusia lanjut adalah sumber nasehat dan restu sehingga harus dihormati dan harus mendapatkan perhatian, kepedulian dan kebahagiaan terutama dari lingkungan dan keluarga,” 

Pada hari Selasa 04 Februari 2025 Desa Mulyo Dadi mengadakan kegiatan Musdesus BLT Desa TA 2025. kegiatan tersebut dihadiri oleh, BPK beserta anggota, Kepala desa dan perangkat desa Mulyo dadi serta ketua RT dan ketua RW. Acara diawali denagn menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam sambutannya Kepala Desa Molyo Dadi Bapak Yohanes rudiarto.Amd.Kep menyampaikan bahwa BLT Desa masih menajdi skala prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2025. penerimaan DD 2025. BLT desa diharapkan menjadi salah satu bantuan yang memberi manfaat langsung kepada warga miskin di Desa Mulyo Dadi.

keamanan dan ketertiban masyarakat suatu kondisi dinamis masyarakat salah satu persayarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum sehingga tercapainya serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta menegmbangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rangka menangkal, mencegah, serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk lainnya yang meresahkan masyarakat.

Bertempat di Gedung Serba Guna Mulyo dadi  pada hari Senin tanggal 21 September 2024 dilaksanakan MUSDES Penetapan RKP Desa tahun 2025  Peserta yang hadir dalam kegiatan ini : BPK serta Anggota,Kepala Desa Perangkat Desa Kasi Pemerintahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, dan Tim Penyusun RKP.

Kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) Desa dalam rangka Penetapan dan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Desa Mulyo dadi berjalan tertib dan lancar.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan Desa/Kelurahan dengan cara menggali potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa/Kelurahan , yang dihadiri oleh Pendamping Desa/Kelurahan, Ketua BPK dan anggota, Babinsa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama,  ( PKK, RW, RT, Karang taruna, Kader Posyandu ).

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjadi mengerti rencana pembangunan Kelurahan Mulyo dadi Tahun 2025

Kegiatan ini terlaksana dikarenakan usaha yang dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa/Kelurahan dalam mengajak warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk ikut musrembang Desa/Kelurahan, sehingga dengan bantuan/fasilitasi tersebut maka terwujudnya dokumen RPJM desa/Kelurahan tahun 2025 yang diharapkan dapat membangun kemajuan Desa/Kelurahan

Halo warga Kampung Mulyo Dadi!

Berikut adalah daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2024:

1. - Calon Bupati: [Dr.Hj. Winarti,S.E.,M.H]

         - Calon Wakil Bupati: [Reynata Irawan,S.T.P]

2. - Calon Bupati: [Drs. Qudrotul Ikhwan BY.,M.M]

         - Calon Wakil Bupati: [Hankam Hasam]

3. - Calon Bupati: [Hendriwansyah.S.H]

         - Calon Wakil Bupati: [Hi.Danial Anwar,S.Pd.,M.M]

Jangan lupa, gunakan hak suara Anda pada pemilihan yang akan digelar pada [27 November 2024]! Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih dan cek lokasi TPS Anda ya!

Mari bersama kita sukseskan Pilkada Tulang Bawang 2024 dengan ikut berpartisipasi secara aktif!

Selasa, 27 Agustus 2024, dilaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024 kepada 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Mulyo Dadi yang masing-masing KPM menerima BLT-DD  Rp. 300.000 per KPM per Bulan, sejumlah Rp. 600.000 per KPM dari Bulan Juni-Juli, Dalam Penyaluran tersbut dihadiri oleh Kepala Desa mulyo Dadi, Pendamping Desa, Babinsa Desa Mulyo Dadi dan Kasi Pemerintahan, 

Penyaluran BLT DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertujuan agar dana desa dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Diharapkan segala macam bentuk bantuan yang disampaikan kepada masyarakat betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan Kampung Cerdas melalui Pelatihan SMARTVILLAGE di Dinas PMD Lampung 

Kampung Mulyo Dadi, Kecamatan Rawa Pitu - Teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di daerah pedesaan. Untuk itu, Kampung Mulyo Dadi mengikuti pelatihan SMARTVILLAGE yang diadakan oleh Provinsi Lampung bertujuan untuk meningkatkan literasi digital warganya.

Pelatihan yang dilaksanakan pada 23 Mei 2024 ini berfokus pada pengenalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan mencakup penggunaan internet secara aman, aplikasi pemerintahan berbasis digital, dan pemanfaatan media sosial untuk promosi produk lokal.

Manfaat Pelatihan SMARTVILLAGE

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Digital: Warga kampung mendapatkan pengetahuan dasar tentang cara mengakses dan memanfaatkan internet. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga dapat terlibat aktif dalam masyarakat digital.

2. Penggunaan Aplikasi Pemerintah: Pelatihan ini juga memperkenalkan berbagai aplikasi pemerintah yang mempermudah akses layanan publik. Dengan begitu, warga tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintah untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.

3. Pemasaran Produk Lokal: Melalui media sosial, warga diajarkan cara efektif mempromosikan produk-produk lokal mereka. Ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga kampung melalui penjualan online.

    

Dampak Positif bagi Kampung

Dengan adanya pelatihan ini, Kampung Mulyo Dadi diharapkan dapat menjadi kampung yang lebih cerdas dan maju. Literasi digital yang meningkat akan membantu warga untuk lebih produktif dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, penerapan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Pelatihan SMARTVILLAGE ini juga menjadi ajang bagi warga untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Semangat gotong-royong dan kebersamaan semakin terasa, yang menjadi modal penting dalam membangun kampung yang lebih baik.

Harapan ke Depan

Kepala Kampung Mulyo Dadi, Bapak Yohanes Rudiarto, berharap pelatihan ini dapat terus berlanjut dan dikembangkan. "Kami berencana untuk mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih spesifik, seperti pengembangan website desa dan e-commerce," ujarnya.

Pelatihan SMARTVILLAGE ini merupakan langkah awal yang penting untuk mewujudkan Kampung Mulyo Dadi sebagai kampung yang cerdas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, bukan tidak mungkin kampung ini akan menjadi percontohan bagi kampung-kampung lainnya di Kecamatan Rawa Pitu.

Jum'at, 22 Maretr 2024 Pemerintah Kalurahan Mulyo Dadi melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT DD ) pada bulan januari, Februari dan Maret 2024. BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa tersebut disalurkan kepada 11 KPM dan setiap KPM menerima sebesar Rp 900.000/KPM.

Marhaban ya Ramadhan

Ibadah puasa di bulan Ramadan bukanlah sekadar diet untuk membakar kalori, tetapi lebih kepada membakar ego, kesombongan, dan dosa

Budaya Gotong royong adalah salah satu budaya masyarakat Desa, yang seiring berjalannnya waktu budaya ini hampir luntur. Hal tersebut di karenakan masyarakat desa sudah mulai terpengaruhi oleh budaya modern, dan hal tersebut juga menyebabkan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat desa terhadap budaya gotong royong yang semakin berkurang.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mulyo dadi dan juga Masyarakat untuk dapat mempertahankan budaya gotong royong yaitu dengan cara menumbuhkan kembali semangat bergotong royong dengan mengajak seluruh warga desanya untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan pembangunan fasilitas umun, pemeliharaan lingkungan sekitar seperti contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, dan membersihkan lingkungan masjid, serta menolong orang sakit.

Budaya Bergotong royong ini juga dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya dan juga sejahtera hal tersebut di karenakan dengan bergotong royong berbagai masalah kehidupan masyarakat dapat dipecahkan secara mudah dan murah, demikian juga dengan kegiatan pembangunan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah ilmu dan pengetahuan masyarakat tentang cara mengatasi masalah penyakit asam asaman pada padi karna zat asam yang tinggi dan membuat pupuk organik yang alami tanpa zat kimia yang dihadiri oleh POPT dan PPL, masyarakat kelompok tani
Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjadi tau bagaimana cara membuat pupuk dan pupuk organik yang alami.

 Keberadaan buaya di Aliran Sungai Persawahan Kampung Mulyo Dadi Mulai Meresahkan Warga. Dalam beberapa Hari Yang Lalu Warga Sering Melihat Kemunculan Buaya Tersebut,Di Anjurkan Untuk Setiap Warga,Untuk Selalu Waspada Ketika Melakukan Kegiatan Di Area Tepi Sungai.

kampung Mulyo Dadi.Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok, terutama beras, bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengatasi potensi krisis pangan yang dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti bencana alam atau fluktuasi harga beras di pasaran.

Pemerintah melakukan pembagian Beras CPP secara teratur untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau. Dalam pembagian ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Urusan Logistik (BULOG), untuk mendistribusikan beras ke berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Kalurahan Mulyo Dadi.

Pemerintah melakukan pembagian Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui BULOG di Kalurahan Mulyo Dadi pada hari Selasa (19/12/2023) kepada masyarakat sejumlah 162 KPM.

Kamis, 07 Desember Tahun 2023 bertempat di GSG Kantor Desa mulyo Dadi, Pemerintah Desa Mulyo Dadi telah menyalurkan dana BLT tahap terakhir atau tahap ke IV di tahun 2023 kepada 21 warga Desa Mulyo Dadi. Bantuan tersebut disalurkan untuk 3 bulan (Oktober, November dan Desember) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa. Kegiatan penyaluran BLT dana desa ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Desa Mulyo Dadi dan di dampingi oleh Sekretaris Desa Beserta Bhabinkamtibnas, Pendamping Kampung, staff dari Kecamatan Rawa Pitu Harapan kami dari Pemerintah Desa Mulyo Dadi agar uang atau dana yang diterima oleh para KPM dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi dan membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari. 

Yohanes rudiarto menyampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat untuk menjaga keamanan. Pertama pastikan rumah yang ditinggalkan dalam keadaan terkunci, kedua gunakan kunci ganda atau kunci roda untuk kendaraan bermotor.

Ketiga, parkirlah kendaraan anda di tempat yang mudah diawasi. Keempat aktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), dan kelima jangan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, serta titiplah pesan kepada tetangga atau kerabat apabila meninggalkan rumah.

“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengaktifkan siskamling dan mengajak seluruh masyarakat Kelurahan mulyodadi agar waspada terhadap orang dengan gerak-gerik mencurigakan

Peristiwa tindak kejahatan luar biasa dan gangguan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kembali mengenai pentingnya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing secara bersama-sama. Dengan kepedulian menjaga lingkungan bersama berarti turut serta dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk membangun ketertiban umum, ketentraman, dan keamanan masyarakat. 

Assalamualaikum wr.wb

Kami ucapkan kepada seluruh lapisan masarakat Kampung Mulyo Dadi , kepada bapak Camat Antoni Saputra, warga kec rawa pitu ,serta kepada Pj. Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M  , dan warga kab. Tulang bawang.

Kami segenap jajaran  Pemerintahan Kampung Mulyo Dadi Kec. Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang.

Mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1 syawwal 1444 hijriah 2023
taqabballahu minna wa minkum, taqaqabbalya karim, minal’aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin , 
Semoga dihari kemenangan ini menjadikan kita kembali ke fitrahnya.

Wasalamualaikum wr. wb

Selamat menyambut hari kemerdekaan Indonesia dan mari berjuang demi kemajuan, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia. Terus kobarkan semangat juang kemerdekaan melalui jiwa raga hati nurani kita.

Terus melaju untuk Indonesia maju, mari mewujudkan tulang bawang sebagai kabupaten "udang manis"(unggul,damai,nyaman,guyub, mandiri,agamis,natural,inovatif dan sejahtera).

 “Merah darahku adalah ungkapan bahwa semangat yang berkobar tidak akan padam hingga tetesan darah terakhir, dan putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh.”

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Rabu, 07 Juni 2023 Pemerintah Desa Mulo Dadi Kecamatan rawa Pitu melakukan pembagian BLT DD tahap II Tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan di Balai Desa Mulyo Dadi Kecamata Rawa Pitu mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai. Kegiatan ini merupakan pencairan BLT yang pertama kali di tahun 2023. Adapun jumlah penerima BLT DD ini berjumlah 21 KPM dengan penerimaan sebesar Rp 900.000,00, (untuk bulan April, Mei dan Juni). Syarat pengambilan membawa undangan dari Pemerintah Desa Mulyo Dadi Kecamatan Rawa Pitu, menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Dalam kesempatan ini Kepala Desa Mulyo Dadi, Imam Yohanes Rudiarto berpesan kepada warga penerima BLT DD agar memaksimalkan penggunaan bantuan ini untuk kepentingan dan kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada kepentingan yang lain. Dengan menerapkan Protokol Kesehatan KPM ini juga bersabar untuk antri dan tertib sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari dokumen RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun oleh Pemerintah Desa.

Sebelum disahkan menjadi sebuah dokumen, RKP Desa dibuat rancangannya terlebih dahulu. Siapa yang menyusun rancangan tersebut?

Untuk mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa. Tim inilah yang bertugas untuk menyusun rancangan tersebut beserta daftar usulan RKPDesa.

Tahapan Penyusunan Rancangan RKPDes

Dalam proses penyusunan rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes, ada empat tahapan yang akan dilalui oleh tim penyusun. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut.

1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes; dan
4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Pada hari ini Senin, 26 Juni 2023 dilaksanakan pembagian beras kepada Penerima Bantuan Pangan dalam Program Bantuan Pangan-CBP 2023 dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog kepada masyarakat kurang mampu Kelurahan Mulyo Dadi. Pembagian dilakukan oleh Bapak Lurah Mulyo Dadi bersama staf Kelurahan Mulyo Dadi. Jumlah total penerima bantuan pangan berjumlah 165 KK dalam bentuk beras 10 kg per KK.

Hari Buruh atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei dan dijadikan hari libur nasional di Indonesia. Hari Buruh menjadi momentum bagi buruh untuk mengemukakan aspirasi dan tuntutan soal kesejahteraan hidup. Tidak jarang mereka juga mengkritisi kebijakan perusahaan atau Pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada buruh dengan menggelar unjuk rasa. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Lantas, mengapa tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh? Bagaimana sejarah Hari Buruh yang disebut juga May Day?

Hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024 telah ditetapkan melalui keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022.  Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara  Pada Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Sesuai infografis tersebut, berikut jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024:

• Penyusunan peraturan KPU dari 14 Juni 2022 s.d. 14 Desember 2023.
• Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 s.d. 21 Juni 2023.
• Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022.
• Penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022.
• Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dari 14 Oktober 2022 s.d. 9 Februari 2023.
• Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
• Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023.
• Pencalonan Anggota DPD dari 6 Desember 2022 s.d. 25 November 2023.
• Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
• Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024.
• Pemungutan suara 14 Februari 2024.
• Penghitungan suara dari 14 s.d. 15 Februari 2024.
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 15 Februari 2024 s.d. 20 Maret 2024.
• Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
• Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
• Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024.
• Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota.

Sementara itu, apabila terjadi putaran kedua pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka tahapan penyelenggaraannya akan berlangsung dengan jadwal sebagai berikut:

• Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 22 Maret s.d. 25 April 2024.
• Masa kampanye pemilu dari 2 s.d. 22 Juni 2024.
• Masa tenang dari 23 Juni s.d. 25 Juni 2024.
• Pemungutan suara pada 26 Juni 2024.
• Penghitungan suara dari 26 s.d. 27 Juni 2024.
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 27 Juni s.d. 20 Juli 2024.
• Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
• Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Mulyo Dadi (15/02/2023) Rabu, 15 Februari 2023 bertempat di GSG Kampung Mulyo Dadi, Badan Permusyawaratan Kampung ( BPK ) Mulyo Dadi melaksanakan musyawarah Kampung tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (R-APBKam) Tahun Anggaran 2023. Hadir dalam musyawarah tersebut yaitu Kepala Kampung beserta perangkatnya, Pendamping Desa, Camat dan sekcam, Babinsa, Kelembagaan Kampung, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda.

Kelompok tani wanita (KTW) adalah wadah yang memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut andil dalam memajukan seKtor agribisnis. Penumbuhan dan pengembangan Kelompok tani wanita (KTW) dilakukan melalui pemberdayaan wanita tani, dengan perpaduan dar budaya, norma, nilai dan kearifan local untuk meningkatkan usaha dibidang agribisnis dan kemampuan KTW dalam melaksanakan fungsinya sebagai dasar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan wanita tani.

Kelompok Tani Wanita (KTW) dibentuk sebagai upaya pelibatan kaum perempuan secara langsung dalam usaha-usaha peningkatan hasil pertanian, seperti menjadi bagian dari motivator dalam adopsi dan pengenalan teknologi tani. Oleh karena itu pada tanggal 31 Januari 2023 di dusun Karangnongko desa Mulyo Dadi Kecamatan Rawa Pitu, ibu-ibu di dusun tersebut berkumpul dan bermusyawarah membentuk kelompok wanita tani dengan dihadiri ibu kepala UPT Pertanian Wilayah I, Kepala Desa, PPL, Kepala dusun dan Ketua RT setempat.

Dalam musyawarah ibu-ibu dusun Karangnongko tersebut terpilihlah kepengurusan yang diberi nama KTW Tunas Harapan, dan pengurusnya yang tertera dalam Berita Acara pembentukan kelompok wanita tani diketahui PPL, Kepala Desa dan Kepala UPT Pertanian Wilayah I. Endang Suparti, SP selaku Kepala UPT Pertanian Wilayah I menyampaikan selain berita acara pembentukan kelompok wanita tani, administrasi yang harus dimiliki adalah AD/ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga), memiliki daftar anggota dan memiliki surat keterangan domisili lembaga (KTW) oleh Pemerintah Desa. Beliau juga menambahkan bahwa peran ganda wanita tani ini sangat strategis dalam peningkatan produktivitas usaha tani dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan menuju kesejahteraan rumah tangga petani di pedesaan.

Dari berbagai sumber menyebutkan peran dan fungsi dari wanit tani adalah :

1. Wanita tani berpeluang dan mampu berperan sebagai mitra kerja penyuluhd alam proses alih teknologi pertanian di pedesaan
2. Meningkatnya peran dan produktivitas wanita tani sebagai pengurus rumah tangga dan tenaga kerja pencari nafkah (tambahan maupunutama), juga berhubungan erat dengan perannya sebagai pelaku usaha dalam upaya peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, menuju pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga.
3. Pembinaan wanita tani perlu ditingkatkan dan diberdayakan sebagai receiving system untuk mempercepat proses penyerapan teknolog ioleh wanita tani.
4. Perlu strategi perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pelatihan, perbaikan regulasi, fasilitas, upah, dan kesempatan kerja agar berimbang antar jender, sebagai insentif dan keberpihakan terhadap wanita tani di pedesaan.
5. Perlu kaji tindak dan revitalisasi mekanisme kerja penyuluhan untuk lebih melibatkan wanita tani dalam mempercepat adopsi eknologi.

Pembetukan KTW ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan dibidang pertanian, seperti pembibitan sayuran yang nantinya dimanfaatkan di pekarangan ibu-ibu anggota KTW. Harapan terbesar dengan terbentuknya KTW ini adalah memiliki kemampuan swasembada atau kemandirian dalam bidang ekonomi, sehingga satu atau dua tahun kedepan, betul-betul menjadi dusun yang mandiri.

Terhitung  14 Juni 2022 tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai.  Hal  ini sejalan dengan amanat Pasal 167  ayat (6) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai  paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024 telah ditetapkan melalui keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022.  Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara  Pada Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

KPU selaku penyelenggara  yang diberi mandat oleh Undang-Undang  7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pemilu telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan ini  selain  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167  ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,  juga menjadi panduan bagi penyelenggara Pemilu dan stakeholder terkait untuk bergerak sesuai irama tahapan  dengan durasi waktu yang ditetapkan  sehingga tahapan  dan jadwal dapat dimulai dan berakhir sesuai waktunya.

Sesuai infografis tersebut, berikut jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024:

• Penyusunan peraturan KPU dari 14 Juni 2022 s.d. 14 Desember 2023.
• Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 s.d. 21 Juni 2023.
• Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022.
• Penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022.
• Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dari 14 Oktober 2022 s.d. 9 Februari 2023.
• Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
• Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023.
• Pencalonan Anggota DPD dari 6 Desember 2022 s.d. 25 November 2023.
• Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
• Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024.
• Pemungutan suara 14 Februari 2024.
• Penghitungan suara dari 14 s.d. 15 Februari 2024.
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 15 Februari 2024 s.d. 20 Maret 2024.
• Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
• Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
• Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024.
• Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota.

Sementara itu, apabila terjadi putaran kedua pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka tahapan penyelenggaraannya akan berlangsung dengan jadwal sebagai berikut:

• Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 22 Maret s.d. 25 April 2024.
• Masa kampanye pemilu dari 2 s.d. 22 Juni 2024.
• Masa tenang dari 23 Juni s.d. 25 Juni 2024.
• Pemungutan suara pada 26 Juni 2024.
• Penghitungan suara dari 26 s.d. 27 Juni 2024.
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 27 Juni s.d. 20 Juli 2024.
• Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
• Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM

Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular telah menjadi ancaman yang serius, khususnya dalam perkembangan kesehatan masyarakat. Salah satu strategi yang dikembangkan pemerintah untuk mengendalikan penyakit tidak menular ini, kemudian dikembangkan model Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) berbasis masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.

 Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Melalui Posbindu PTM, dapat sesegeranya dilakukan pencegahan faktor risiko PTM sehingga kejadian PTM di masyarakat dapat ditekan. Sasaran utama adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas.

Posbindu PTM dapat dilaksanakan terintegrasi dengan upaya kesehatan bersumber masyarakat yang sudah ada, di tempat kerja atau di klinik perusahaan, di lembaga pendidikan, tempat lain di mana masyarakat dalam jumlah tertentu berkumpul/beraktivitas secara rutin, misalnya di mesjid, gereja, klub olah raga, pertemuan organisasi politik maupun kemasyarakatan.
Pengintegrasian yang dimaksud adalah memadukan pelaksanaan Posbindu PTM dengan kegiatan yang sudah dilakukan meliputi kesesuaian waktu dan tempat, serta memanfaatkan sarana dan tenaga yang ada.

 Pelaksanaan Posbindu PTM dilakukan oleh kader kesehatan yang telah ada atau beberapa orang dari masing-masing kelompok/organisasi/lembaga/tempat kerja yang bersedia menyelenggarakan posbindu PTM, yang dilatih secara khusus, dibina atau difasilitasi untuk melakukan pemantauan faktor risiko PTM di masing-masing kelompok atau organisasinya. Kriteria Kader Posbindu PTM minimal bisa membaca dan menulis, lebih diutamakan berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Berdasarkan jenis kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini yang dapat dilakukan oleh posbindu PTM, maka dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok posbindu PTM yaitu

1. Posbindu PTM Dasar meliputi pemeriksaan deteksi dini faktor risiko yang dilakukan dengan wawancara terarah melalui penggunaan instrumen atau formulir untuk mengidentifikasi riwayat penyakit tidak menular dalam keluarga yang telah diderita sebelumnya, pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, Indeks Massa Tubuh (IMT), analisa lemak tubuh, pemeriksaan tekanan darah serta penyuluhan.
2. Posbindu PTM Utama meliputi kegiatan posbindu PTM Dasar ditambah pemeriksaan gula darah, kolesterol total, trigliserida, pengukuran arus puncak ekspirasi (APE), konseling dan pemeriksaan IVA serta pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, perawat kesehatan/tenaga analis laboratorium/lainnya)

Kegiatan posbindu PTM menggunakan sistem 5 meja. Pelayanan sistem 5 meja terdiri dari :

1. Meja 1 : Pelayanan registrasi dan administrasi, yaitu kegiatan mencatat data individu pasien sesuai buku monitoring faktor risiko PTM yang ada. Pada pelaksanaan monitoring, kondisi faktor risiko PTM harus diketahui oleh yang diperiksa maupun yang memeriksa.
2. Meja 2 : Wawancara faktor risiko PTM
   Hal-hal yang perlu diwawancara berkaitan dengan faktor risiko PTM antara lain riwayat merokok, kebiasaan minum minuman manis, kopi dan beralkohol, kegiatan aktifitas fisik/olahraga, kebiasaan makan sayur dan buah, riwayat tekanan darah tinggi, riwayat penyakit dahulu dan keluarga yang berkaitan dengan penyakit tidak menular.
3. Meja 3 : Pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, IMT, lingkar perut
   Kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar perut, sebaiknya diselenggarakan 1 bulan sekali.
4. Meja 4 : Pemeriksaan, yaitu kegiatan memeriksa tekanan darah, kadar glukosa darah, kadar kolesterol, kadar trigliserida darah, pemeriksaan klinis payudara dan fungsi paru sederhana.
5. Meja 5 : Konseling dan Edukasi.
   Kegiatan konseling dan penyuluhan, harus dilakukan setiap pelaksanaan Posbindu PTM. Hal ini penting dilakukan karena pemantauan faktor risiko kurang bermanfaat bila masyarakat tidak tahu cara mengendalikannya. Kegiatan aktifitas fisik dan atau olah raga bersama, sebaiknya tidak hanya dilakukan jika ada penyelenggaraan Posbindu PTM namun perlu dilakukan rutin setiap minggu.

Apabila pada kunjungan berikutnya (setelah 3 bulan) kondisi faktor risiko yang dimiliki tidak mengalami perubahan (tetap pada kondisi buruk) atau sesuai dengan kriteria rujukan maka untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas atau klinik swasta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang bersangkutan. Meski telah mendapatkan pengobatan yang diperlukan, para penyandang faktor risiko PTM yang telah dirujuk tetap dianjurkan untuk melakukan pemantauan faktor risiko PTM secara rutin di posbindu PTM.

       Sarana dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Posbindu PTM adalah sebagai berikut :

1. Untuk standar minimal lima set meja-kursi, pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, pita pengukur lingkar perut, dan tensimeter serta buku pintar kader tentang cara pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran lingkar perut, alat ukur analisa lemak tubuh dan penguku ran tekanan darah dengan ukuran manset dewasa dan anak, alat uji fungsi paru sederhana (peakflowmeter) dan media bantu edukasi.
2. Sarana standar lengkap diperlukan alat ukur kadar gula darah, alat ukur kadar kolesterol total dan trigliserida, alat ukur kadar pernafasan alkohol, tes amfetamin urin kit, dan IVA kit.
3. Untuk kegiatan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dibutuhkan ruangan khusus dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter ataupun Bidan di kelompok masyarakat/lembaga/institusi) yang telah terlatih dan tersertifikasi.
4. Untuk pelaksanaan pencatatan hasil pelaksanaan Posbindu PTM diperlukan kartu menuju sehat Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (KMS FR-PTM) dan buku pencatatan.
5. Untuk mendukung kegiatan edukasi dan konseling diperlukan media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang memadai, seperti serial buku pintar kader, lembar balik, leaflet, brosur, model makanan (food model) dan lainnya.

Kepala Negara mengatakan, BLT BBM diberikan kepada masyarakat selama empat bulan dengan nominal Rp 150 ribu per bulan.“Jadi totalnya Rp 600 ribu dan diberikan dua kali, Rp 300 ribu, Rp 300 ribu,” ujarnya dikutip dari setkab.go.id.

Jokowi mengatakan, BLT BBM akan diberikan kepada lebih kurang 20,6 juta KPM dan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. “Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” lanjut Jokowi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan,“Data penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang.”

Peran posyandu di tengah masyarakat sangatlah besar. Meski identik dengan bayi dan balita, kegiatan posyandu dan manfaatnya ternyata tidak hanya sebatas itu. Banyak program posyandu yang juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur.

Posyandu (pos pelayanan terpadu) merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan setiap hari, posyandu hanya melayani setidaknya 1 kali dalam sebulan. Lokasi posyandu umumnya mudah dijangkau masyarakat, mulai dari lingkungan desa atau kelurahan hingga RT dan RW.

BERBAGAI KEGIATAN POSYANDU DAN MANFAATNYA

Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama posyandu :

1. Program kesehatan ibu hamil

Pelayanan yang diberikan posyandu kepada ibu hamil mencakup pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi. Tak hanya pemeriksaan, ibu hamil juga dapat melakukan konsultasi terkait persiapan persalinan dan pemberian ASI.

Agar kondisi kehamilan tetap terjaga, ibu hamil juga bisa mendapatkan vaksin TT untuk mencegah penyakit tetanus yang masih umum terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia.

Setelah melahirkan, ibu juga bisa mendapatkan suplemen vitamin A, vitamin B, dan zat besi yang baik dikonsumsi selama masa menyusui, serta pemasangan alat kontrasepsi (KB) di posyandu.

2. Program kesehatan anak

Salah satu program utama posyandu adalah menyelenggarakan pemeriksaan bayi dan balita secara rutin. Hal ini penting dilakukan untuk memantau tumbuh kembang anak dan mendeteksi sejak dini bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.

Jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala anak, evaluasi tumbuh kembang, serta penyuluhan dan konseling tumbuh kembang. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat di dalam buku KIA atau KMS.

3. Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan KB di posyandu umumnya diberikan oleh kader dalam bentuk pemberian kondom dan pil KB. Sedangkan, suntik KB hanya dapat diberikan oleh tenaga puskesmas. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih, posyandu juga dapat dilakukan pemasangan IUD dan implan.

4. Imunisasi

Imunisasi wajib merupakan salah satu program pemerintah yang mengharuskan setiap anak usia di bawah 1 tahun untuk melakukan vaksinasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan ada 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan, yaitu imunisasi hepatitis B, polio, BCG, campak, dan DPT-HB-HiB.

Dalam hal ini, posyandu menjadi salah satu pihak yang berhak menyelenggarakan program imunisasi tersebut. Tak hanya anak, ibu hamil pun juga dapat melakukan vaksinasi di posyandu, misalnya vaksinasi tetanus, hepatitis, dan pneumokokus.

5. Pemantauan status gizi

Melalui kegiatan pemantauan gizi, posyandu berperan penting dalam mencegah risiko stunting pada anak. Pelayanan gizi di posyandu meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen.

Apabila ditemukan ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK) atau balita yang pertumbuhannya tidak sesuai usia, kader posyandu dapat merujuk pasien ke puskesmas.

6. Pencegahan dan penanggulangan diare

Pencegahan diare dilakukan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sedangkan, penanganan diare dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan dapat memberikan suplemen zinc.

Sementara itu, kegiatan pengembangan posyandu mencakup Bina Keluarga Balita (BKB), Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kegiatan pengembangan tersebut umumnya dilakukan apabila 6 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik.

MANFAAT MENGIKUTI KEGIATAN POSYANDU

Kegiatan posyandu dan manfaatnya bisa diperoleh tanpa mengeluarkan biaya, sehingga sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain itu, posyandu juga memiliki banyak manfaat lain yang meliputi :

• Memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit
• Memantau tumbuh kembang anak, sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk
• Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan
• Memberikan imunisasi lengkap

Posyandu juga dapat menjadi sarana bagi para ibu untuk menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak, baik dengan petugas kesehatan maupun dengan peserta posyandu lainnya. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan kualitas kesehatan ibu dan anak dapat meningkat. Kegiatan posyandu dan manfaatnya bisa semakin dirasakan jika diikuti secara rutin. Jika berminat mengikuti kegiatan posyandu, Anda bisa menanyakan jadwal pelayanannya kepada pengurus RT/RW, kader posyandu setempat, atau puskesmas di lingkungan tempat tinggal Anda.

Kepala Negara mengatakan, BLT BBM diberikan kepada masyarakat selama empat bulan dengan nominal Rp 150 ribu per bulan.“Jadi totalnya Rp 600 ribu dan diberikan dua kali, Rp 300 ribu, Rp 300 ribu,” ujarnya dikutip dari setkab.go.id.

Jokowi mengatakan, BLT BBM akan diberikan kepada lebih kurang 20,6 juta KPM dan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. “Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” lanjut Jokowi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan,“Data penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang.”

Masyarakat Mulyo Dadi khususnya RK 01 melakukan pembangunan Gapura masuk wilayah  RK 01 dengan dana swadaya masyarakat.

Gapura berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “Gapura” yang berarti pintu gerbang.

Pada zaman dulu, candi adalah pengetahuan dasar seni dalam membangun gapura, yaitu sebuah bangunan yang berada pada jalan masuk atau keluar dari suatu tempat, lahan, atau wilayah.

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya (Widiyahseno dan Said, 2007). Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada.

Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaannya.

Gapura sendiri bisa berfungsi sebagai petunjuk bahwa adanya batas wilayah atau pintu keluar masuk yang terletak pada dinding pembatas sebuah kompleks bangunan tertentu.

Sejarah gapura di Indonesia sendiri diawali pada masa kerajaan Majapahit dengan ditemukannya Candi Wringin di Lawang yang berbentuk Bentar dan Candi Bajang Ratu Baka yang berbentuk Paduraksa.

Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh penduduk warga setempat. Orang yang mencalonkan menjadi kepala desa harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Kepala desa dapat memimpin sebuah desa selama 6 (enam) tahun. Setelah itu kepala desa dapat dipilih kembali namun hanya untuk 6 (enam) tahun berikutnya. Jadi, seorang kepala desa dapat memimpin desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa dan kaur. Sekretaris desa sering disebut dengan carik. 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA 

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DESA

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
3. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
4. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
5. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
6. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
7. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KAUR KEUANGAN

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi :
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
4. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

KAUR PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
4. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
5. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
6. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
7. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
8. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multi guna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
4. Surat Keterangan Lalu Lintas
5. Surat Keterangan NTCR
6. Surat Pengantar Pernikahan
7. Surat Keterangan Naik Haji
8. Surat Keterangan Domisili
9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
10. Surat Keterangan Pindah
11. Surat Keterangan Lahir/Mati
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.
13. Surat Keterangan Pengiriman Wesel
14. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
15. Surat Keterangan Izin Keramaian
16. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transakasi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
18. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
19. Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

KAUR PEMBANGUNAN

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
3. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
4. Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan
5. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
6. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KAUR KESRA (KESEJAHTERAAN RAKYAT)

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi :
3. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
4. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
6.  
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

KEPALA DUSUN (DUKUH)

Tugas

1. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

   Fungsi

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD.

       Hak 

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat Kewajiban
3. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan NKRI
6. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
7. Memproses pemilihan kepala desa
8. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
10. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Kader Posyandu Lansia Kampung Mulyo Dadi melaksanakan kegiatan penyuluhan dan layanan kesehatan kepada masyarakat Lansia mulyo Dadi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 08 Juni 2022 dan bertempat di GSG Kampung Mulyo Dadi.

Posyandu lansia memiliki peran penting untuk menjaga kualitas hidup lansia di masyarakat. Selain memberikan pelayanan kesehatan, unit pelayanan terkecil ini juga akan memfasilitasi berbagai kegiatan non-medis agar lansia memiliki wadah untuk berkarya dan berkegiatan.

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang dapat digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tujuan Posyandu Lansia
Tujuan pembentukan posyandu lansia secara garis besar antara lain :
a. Sebuah peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia

b. Mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan disamping meningkatkan komunikasi antara masyarakat usia lanjut.

Sasaran Posyandu Lansia
1. Sasaran langsung
Kelompok pra usia lanjut (45-59 tahun)
Kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas)
Kelompok usia lanjut dengan resiko tinggi (70 tahun ke atas)

2. Sasaran tidak langsung
Keluarga dimana usia lanjut berada
Organisasi sosial yang bergerak dalam pembinaan usia lanjut
masyarakat luas

Mekanisme Pelayanan Posyandu Lansia

Mekanisme yang diterapkan pada posyandu lansia Kampung Mulyo Dadi  sistem pelayanan 3 meja, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Meja I : Pendaftaran tindakan dan penimbangan berat badan

- Meja II : Melakukan pencatatan berat badan , tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT). Pelayanan kesehatan seperti pengobatan sederhana dan rujukan kasus juga dilakukan di meja II ini.

- Meja III : Pencatatan KMS (Kartu Menuju Sehat), indeks massa tubuh (IMT).

- Meja IV : Penyuluhan atau konseling gizi

- Meja  V : Pelayanan kesehatan seperti pengobatan sederhana dan rujukan kasus dilakukan di meja V ini.

Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Jokowi , alasan pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional sudah melalui perjalanan panjang dan kajian yang mendalam elemen bangsa seperti pemerintah dan MPR.

Jokowi melanjutkan, negara telah menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara dalam posisi yang tinggi sebuah negara. "Sehingga kita putuskan 1 Juni ditetapkan kemudian diliburkan juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila," ujar Jokowi seusai menghadiri Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni di Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/6/2016)

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Jika kata ‘Pancasila’ dibedah, terdapat ‘panca’ yang artinya lima dalam bahasa Sanskerta dan sila yang berarti dasar. Jika digabungkan, Pancasila berarti lima dasar.

Pancasila disepakati rakyat Indonesia sebagai ideologi yang menjadi pemersatu bangsa. Di dalamnya terdapat nilai-nilai keberagaman dan persatuan antarkomponen anak bangsa sebagai fondasi berbangsa dan bernegara.

Berikut lambang-lambang yang terdapat pada pancasila :

• Lambang Sila pertama yaitu Bintang
• Lambang Sila kedua ialah Rantai
• Lambang Sila ketiga yakni Pohon Beringin
• Lambang Sila keempat merupakan Kepala Banteng
• Lambang Sila kelima yakni Padi dan Kapas

Arti Lambang-lambang Pancasila

Setelah kita mengetahui lambang-lambang pancasila, selanjutnya perlu diketahui juga arti dari setiap sila tersebut. 

Lambang sila pertama adalah bintang

Lambang ini mempunyai arti, yakni menerangi dan memberikan sinar bagi bangsa dan negara. 

Memberi sinar seperti Yang yang Ilahi Esa memberikan sinar terhadap hamba-Nya yang ada di muka bumi ini, maksudnya yakni supaya negara mencapai jalan yang benar.

Bintang emas berkepala lima yang menyimbolkan lima agama-agama besar di Indonesia, ialah Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Protestan.

Lambang sila kedua adalah rantai

Rantai ini terdiri dari dua variasi, ialah rantai bulat yang melambangkan perempuan dan rantai persegi yang melambangkan laki-laki.

Kedua ragam rantai hal yang demikian saling berhubungan, artinya tiap rakyat, bagus perempuan ataupun laki-laki untuk saling bersatu dan saling menolong supaya menjadi kuat seperti rantai.

Lambang sila ketiga adalah pohon beringin

Pohon beringin identik dengan ukurannya yang besar, rantingnya luas sehingga bisa diaplikasikan untuk daerah berteduh. 

Kecuali itu, pohon beringin juga mempunyai akar tunggal panjang yang mendorong pohon menjadi besar dengan bertumbuh sungguh-sungguh dalam di tanah yang menandakan kesatuan Indonesia.

Meski akar yang menggantung pada pohon beringin membuktikan sebagai negara kesatuan tetapi mempunyai beraneka akar kultur yang berbeda-beda.

Lambang sila keempat adalah kepala banteng

Banteng merupakan binatang yang menyukai bergerombol dan kepalanya tangguh. 

Kecuali itu, banteng juga termasuk hewan yang mempunyai jiwa sosial tinggi.

Oleh sebab itu, sila keempat mempunyai lambang kepala banteng yang bermakna bahwa rakyat Indonesia dalam pengambilan keputusan mesti dilaksanakan dengan cara bersama-sama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan ialah poin-poin khas bangsa Indonesia.

Lambang sila kelima adalah padi dan kapas

Padi dan kapas. Keduanya yakni keperluan dasar manusia. Padi ialah makanan pokok rakyat Indonesia. 

Meski, kapas adalah bahan dasar dari baju dan baju ialah keperluan dasar sandang.

Sehingga Padi dan kapas menandakan sandang dan pangan yang menjadi keperluan pokok tiap-tiap masyarakat Indonesia tanpa mengamati status ataupun kedudukannya.

Hal ini menandakan persamaan sosial dimana tak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, tetapi bukan berarti bahwa Indonesia menerapkan ideologi komunis.

SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

Sejarah lahirnya Pancasila diawali dengan kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, perang yang terjadi antara tahun 1941 sampai 1945. Jepang lantas berusaha menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga yang mempersiapkan kemerdekaan bernama Dokuritsu Junbi Cosakai. Nama lain dari lembaga ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sidang perdana BPUPKI digelar pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila). Di sana, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang tersebut berlangsung selama lima hari.

Puncaknya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya yang dinamakan 'Pancasila’. Pada saat bersamaan, Soekarno juga menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia. Isinya mirip dengan Pancasila yang kita kenal sekarang: sila pertama “Kebangsaan”, sila kedua “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”, sila ketiga “Demokrasi”, sila keempat “Keadilan sosial”, dan sila kelima “Ketuhanan yang Maha Esa”. Di sinilah terbentuknya Pancasila hingga kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Mulyo Dadi (12/5) Kepala Kampung Mulyo Dadi meluncurkan program smart village di Kampung Mulyo Dadi yang harapannya kedepan dapat menjadi pelayanan modern yang berbasis tekhnologi, sehingga pelayanan kebutuhan terhadap masyarakat dapat lebih inovativ dan mudah.

Smart Village Menuju Desa Lampung Berjaya: Maju, Mandiri dan Sejahtera. Diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Smart Village berfokus mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif desa melalui pembinaan pada sektor agrikultur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, maritim dan layanan publik.

Smart Village (Desa Cerdas) adalah Desa yang mampu (memiliki daya dukung, kapasitas, dan daya saing) dalam memanfaatkan potensi sumberdayanya dengan cara yang baru melalui pemanfaatan Iptek serta pendayagunaan kearifan lokal untuk kesejahteraan, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur Desa.

Smart Village berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar, maka setidak-tidaknya ada 3 pilar untuk mewujudkan Smart Village, yaitu:

1. Smart Government : Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa berbasis digital yang Prima dan terintegrasi baik di tingkat desa, Kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
2. Smart Economy: Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha baru di  Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi, Startup) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa.
3. Smart People: meningkatkan kualiatas SDM di desa melalui INKUBASI DESA untuk menjamin keberlangsungan kemandirian desa.

Assalamualaikum wr.wb

kami ucapkan kepada seluruh lapisan masarakat kampung mulyo dadi , dan kepada bapak camat antoni saputra,dan warga kec rawa pitu ,serta kepada ibu winarti SE , dan warga kab. Tulang bawang.

Kami segenap jajaran  pemerintahan kampung mulyo dadi kec. Rawa pitu kab tulang bawang.
Mengucapkan taqabballahu minna wa minkum, taqaqabbalya karim, minal’aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin , selamat hari raya idul fitri 1 syawwal 1443 hijriah 2022
Semoga dihari kemenangan ini menjadikan kita kembali ke fitrahnya

Wasalamualaikum wr. wb

Kampung Mulyo Dadi

Sejarah Kampung Mulyo Dadi

KAMPUNG MULYO DADI merupakan pemekaran dari kampung SP 2 Batang Hari, penempatan pertama di SP 2 Batang Hari pada tahun 1990/1991 sejumlah 268 KK, mengalami penambahan di tahun 1997/1998. Pemekaran menjadi kampung Mulyo Dadi pada tahun 2008, menjadi TSM (Trans Swakarsa Mandiri) penduduknya meningkat berjumlah 404 KK.

Tertulis / terdengar cerita daerah Kampung Mulyo Dadi yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar di tumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk penduduk dalam kehidupan prinitif, Kampung “Mulyo Dadi” orang menyebutnya, Konon Kampung Mulyo Dadi merupakan pemekaran dari Kampung Batang Hari dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah  barat berbatasan dengan  Kampung Batang Hari, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sumber Agung, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Yoso Mulyo dan sebelah timur berbatasan dengan sungai Pidada

Kampung Mulyo Dadi, lama – kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di Kampung Mulyo Dadi itu. Tak kalah lagi Kampung Mulyo Dadi. sudah terkenal di kalangan penduduk atau Kampung Mulyo Dadi sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten.

Pertanian mulyo dadi mempunyai luas lahan kurang lebih 500 hektar

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Rawat Inap Rawa Pitu mengundang Kepala Kampung Mulyo Dadi dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Orientasi Aparat Kampung dalam "Pemicuan 5 Pilar STBM".

Acara ini dilaksanakan pada hari selasa 07 Juni 2022 dan diselenggarakan di Balai Kampung mulyo Dadi Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.

Pemicuan dalam hal ini adalah cara untuk mendorong perubahan prilaku hygiene dan   sanitasi individu dan masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh   perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu dan masyarakat.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Sanitasi total yang dimaksud adalah ketika suatu komunitas tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS), mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

STBM terdiri dari 5 pilar :

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan

Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

2.      Cuci Tangan Pakai Sabun

Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Tidak hanya itu, CTPS juga harus dengan cara yang benar (6 langkah) terutama di waktu-waktu penting. Dengan melakukan CTPS dengan benar dapat mencegah 80% penyakit infeksi umum dan 45% penyakit infeksi berat seperti penyakit diare, cacingan, ISPA, Hepatitis A, polio dll.

3.      Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga

Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan dirumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

4.      Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan sampah dirumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Sebelum menerapkan prinsip 3R, masyarakat harus melakukan pemilahan sampah rumah tangga terlebih dahulu.Perlu kesadaran dari seluruh masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan baik di setiap rumah tangga, sehingga sampah yang dihasilakn tidak menyebabkan pencemaran udara maupun lingkungan dan tidak menimbulkan suatu penyakit.

5.      Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga

Pegelolaan limbah cair rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit. 

Prinsip dalam pelaksanaan pemicuan ini yang harus diperhatikan adalah tanpa subsidi, tidak menggurui, tidak memaksa dan mempromosikan  jamban, masyarakat sebagai pemimpin, totalitas dan seluruh masyarakat terlibat.

.